60BERITA.ID | PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Penyelamat Negara (AMPUN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (11/8/2025). Aksi ini digelar untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark up anggaran makan dan minum di DPRD Provinsi Riau.
Dalam orasinya, massa AMPUN menyebut berdasarkan informasi yang mereka terima, terdapat kejanggalan dalam belanja makan/minum di lingkungan DPRD Riau. Hanya dalam rentang dua bulan, Februari hingga Maret 2025, DPRD Riau diduga telah menghabiskan anggaran mencapai Rp9,7 miliar.
“Menurut kajian kami, angka ini sangat tidak rasional. Kami menduga kuat telah terjadi praktik mark up anggaran,” tegas koordinator aksi.
AMPUN juga membeberkan rincian dugaan anggaran tersebut, yakni Rp2.678.793.150 untuk pemesanan melalui Q-Si Catering dan Rp7.093.790.000 melalui CV Senitati Family.
Berdasarkan temuan itu, AMPUN menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kejati Riau, di antaranya:
1. Memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Riau untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemborosan anggaran makan/minum pada Februari–Maret 2025.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengadaan makan/minum di DPRD Riau yang diduga bermasalah.
3. Memanggil Sekretaris DPRD (Sekwan) atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan makan/minum tersebut.
4. Menindak tegas para pihak yang terbukti merugikan keuangan negara.
AMPUN memberi tenggat waktu 7×24 jam kepada Kejati Riau untuk memanggil semua pihak yang diduga terlibat. Jika dalam batas waktu itu tidak ada tindakan nyata, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Dengan mengharap Rahmat dan Ridha Allah SWT, kami menuntut Kejati Riau untuk bertindak tegas demi menyelamatkan uang negara,” tutup AMPUN dalam pernyataan sikapnya.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.(rl)
