Example floating
Example floating
Breaking News
Massa Riau Ancam Geruduk KPK, Desak Kejelasan Kasus SF Hariyanto Massa Riau Ancam Geruduk KPK, Desak Kejelasan Kasus SF Hariyanto
Pemko Pekanbaru Sosialisasi Penanganan Dampak Kabut Asap dan Bagikan Masker Pemko Pekanbaru Sosialisasi Penanganan Dampak Kabut Asap dan Bagikan Masker
Respons 8 Menit, PSC 119 Dinkes Pekanbaru Evakuasi Pemotor yang Alami Cedera Kepala ke RS Prima Respons 8 Menit, PSC 119 Dinkes Pekanbaru Evakuasi Pemotor yang Alami Cedera Kepala ke RS Prima
Dishub Pekanbaru Perketat Pengawasan Truk Besar, 47 Kendaraan Ditilang Dishub Pekanbaru Perketat Pengawasan Truk Besar, 47 Kendaraan Ditilang
Penutupan Drainase Diduga Picu Banjir di Jalan Handayani Pekanbaru, Pemilik Ditegur Satpol PP Penutupan Drainase Diduga Picu Banjir di Jalan Handayani Pekanbaru, Pemilik Ditegur Satpol PP

Pekanbaru

Dinkes Pekanbaru Gelar Koordinasi Transformasi Layanan Primer Posyandu 2026 60BERITA.ID | PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru menggelar Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Transformasi Layanan Primer dalam Posyandu Bidang Kesehatan bersama Tim Pembina (TP) Posyandu Lintas Sektor tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Central Pekanbaru pada Senin (28/9/2026). Pertemuan ini dihadiri Ketua TP Posyandu Kota Pekanbaru Hj. Sulastri Agung, Ketua I TP Posyandu Kota Pekanbaru dr. Hj. Sari Rahmawati Markarius, Wakil Ketua TP Posyandu Kota Pekanbaru, Sekretaris I dan II TP Posyandu Kota Pekanbaru, Ketua Bidang 6 SPM TP Posyandu Kota Pekanbaru, Perwakilan Kepala Bappeda Kota Pekanbaru (Sekretaris Badan), serta seluruh Ketua TP Posyandu Kecamatan dari 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru dan para tamu undangan. Terkait agenda ini, Kepala Dinkes Kota Pekanbaru yang juga menjabat Ketua Panitia Kegiatan, Hazli Fendriyanto mengatakan, koordinasi ini merupakan upaya untuk menguatkan sarana dan prasarana kesehatan dasar di tingkat wilayah. “Kota Pekanbaru perlu meningkatkan infrastruktur kesehatan, pemenuhan jumlah Puskesmas, Pustu, dan Posyandu sesuai standar, serta sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan,” ujarnya. Pelaksanaan transformasi layanan primer ini berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, Posyandu diarahkan untuk menjalankan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia pra-sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Menurutnya, Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1.205.000 jiwa, idealnya memiliki 40 unit Puskesmas. Kemudian jumlah Pustu dan Posyandu sesuai jumlah kelurahan dan RW di Kota Pekanbaru. “Namun, saat ini baru tersedia 21 Puskesmas di 12 kecamatan, sehingga masih terdapat kekurangan 19 unit Puskesmas,” jelasnya. Selain itu, dari total 83 kelurahan di Kota Pekanbaru, hanya tersedia 34 Puskesmas Pembantu (Pustu) sehingga masih kekurangan 49 Pustu. Sementara dari 767 RW, baru terbentuk 665 Posyandu, yang berarti masih terdapat kekurangan 102 Posyandu. Selain pemaparan kebutuhan Posyandu di Pekanbaru, pertemuan ini juga menjadi sesi evaluasi TP Posyandu se-Kecamatan Kota Pekanbaru. Masing-masing kecamatan menyampaikan capaian program kerja, tantangan fasilitas gedung, serta upaya penanganan isu kesehatan lokal seperti pendataan anak zero dose, pemeriksaan ibu hamil, pencegahan stunting, hingga penguatan kapasitas kader. “Kita berharap pertemuan koordinasi ini, dapat memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” pungkasnya. (rl)

Dinkes Pekanbaru Gelar Koordinasi Transformasi Layanan Primer Posyandu 2026 60BERITA.ID | PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru menggelar Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Transformasi Layanan Primer dalam Posyandu Bidang Kesehatan bersama Tim Pembina (TP) Posyandu Lintas Sektor tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Central Pekanbaru pada Senin (28/9/2026). Pertemuan ini dihadiri Ketua TP Posyandu Kota Pekanbaru Hj. Sulastri Agung, Ketua I TP Posyandu Kota Pekanbaru dr. Hj. Sari Rahmawati Markarius, Wakil Ketua TP Posyandu Kota Pekanbaru, Sekretaris I dan II TP Posyandu Kota Pekanbaru, Ketua Bidang 6 SPM TP Posyandu Kota Pekanbaru, Perwakilan Kepala Bappeda Kota Pekanbaru (Sekretaris Badan), serta seluruh Ketua TP Posyandu Kecamatan dari 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru dan para tamu undangan. Terkait agenda ini, Kepala Dinkes Kota Pekanbaru yang juga menjabat Ketua Panitia Kegiatan, Hazli Fendriyanto mengatakan, koordinasi ini merupakan upaya untuk menguatkan sarana dan prasarana kesehatan dasar di tingkat wilayah. “Kota Pekanbaru perlu meningkatkan infrastruktur kesehatan, pemenuhan jumlah Puskesmas, Pustu, dan Posyandu sesuai standar, serta sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan,” ujarnya. Pelaksanaan transformasi layanan primer ini berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, Posyandu diarahkan untuk menjalankan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia pra-sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Menurutnya, Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1.205.000 jiwa, idealnya memiliki 40 unit Puskesmas. Kemudian jumlah Pustu dan Posyandu sesuai jumlah kelurahan dan RW di Kota Pekanbaru. “Namun, saat ini baru tersedia 21 Puskesmas di 12 kecamatan, sehingga masih terdapat kekurangan 19 unit Puskesmas,” jelasnya. Selain itu, dari total 83 kelurahan di Kota Pekanbaru, hanya tersedia 34 Puskesmas Pembantu (Pustu) sehingga masih kekurangan 49 Pustu. Sementara dari 767 RW, baru terbentuk 665 Posyandu, yang berarti masih terdapat kekurangan 102 Posyandu. Selain pemaparan kebutuhan Posyandu di Pekanbaru, pertemuan ini juga menjadi sesi evaluasi TP Posyandu se-Kecamatan Kota Pekanbaru. Masing-masing kecamatan menyampaikan capaian program kerja, tantangan fasilitas gedung, serta upaya penanganan isu kesehatan lokal seperti pendataan anak zero dose, pemeriksaan ibu hamil, pencegahan stunting, hingga penguatan kapasitas kader. “Kita berharap pertemuan koordinasi ini, dapat memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” pungkasnya. (rl)

Pekanbaru
Admin 60Berita.id

60BERITA.ID | PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru…

Example 468x60
Cegah Penyebaran DBD, Dinkes Riau Perkuat Kolaborasi dan Gerakan 3M Plus 60BERITA.ID| PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh kabupaten dan kota. Langkah kewaspadaan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penguatan surveilans hingga mendorong pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 4.614 kasus DBD di 12 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 penderita meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan kasus sekaligus memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota. “Kabupaten dan kota sudah kami minta agar meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap perkembangan kasus DBD,” ujar Zulkifli, Senin (28/9/2026). Dari sebaran daerah, kasus tertinggi tercatat di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 992 kasus dengan enam kematian. Selanjutnya Bengkalis sebanyak 701 kasus dengan dua kematian, Kota Dumai 610 kasus dengan dua kematian, serta Kota Pekanbaru sebanyak 566 kasus dengan satu kematian. Kemudian, Kuantan Singingi mencatat 399 kasus tanpa kematian, Kampar 297 kasus dengan empat kematian, Indragiri Hilir 250 kasus dengan dua kematian, serta Rokan Hulu sebanyak 228 kasus dengan dua kematian. Sementara itu, Indragiri Hulu mencatat 167 kasus dengan satu kematian, Siak 162 kasus dengan dua kematian, Pelalawan sebanyak 131 kasus tanpa kematian, serta Kepulauan Meranti 111 kasus dengan satu kematian. Secara keseluruhan, angka kejadian atau Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Riau tercatat 63,2 kasus per 100 ribu penduduk. Sementara Case Fatality Rate (CFR) berada pada angka 0,5 persen. Data bulanan menunjukkan perkembangan kasus cukup dinamis selama tujuh bulan pertama 2026. Pada Januari terdapat 457 kasus, Februari 402 kasus, dan Maret 370 kasus. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 554 kasus pada April dan 827 kasus pada Mei. Pada Juni tercatat 1.011 kasus, kemudian sedikit menurun menjadi 993 kasus pada Juli. Untuk angka kematian, tercatat dua orang pada Januari, tiga orang pada Februari, empat orang pada Maret, tiga orang pada April, tiga orang pada Mei, tiga orang pada Juni, serta lima orang pada Juli. Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong langkah pencegahan berbasis lingkungan. Salah satu upaya yang dinilai paling efektif adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus. Zulkifli menjelaskan, fogging atau pengasapan bukan satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan DBD. Fogging terutama berfungsi membunuh nyamuk dewasa, sedangkan telur, jentik dan kepompong masih dapat bertahan pada tempat-tempat penampungan air. Karena itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan lingkungan rumah tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. “Kami berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging ketika kasus DBD meningkat. Keberhasilan menekan penyebaran penyakit ini sangat bergantung pada kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan dan rutin memberantas jentik nyamuk di sekitar rumah, karena sebagian besar tempat berkembang biaknya nyamuk justru berada di lingkungan permukiman,” katanya. Gerakan 3M Plus dilakukan dengan menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat wadah penampungan air, serta memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat terjadi perubahan cuaca. Kondisi hujan yang diselingi panas dapat memunculkan genangan air baru yang menjadi tempat potensial perkembangbiakan nyamuk. “Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih. Selama musim hujan, banyak wadah seperti ban bekas, kaleng, dan tempat penampungan air yang tidak dikuras menjadi sarang nyamuk,” jelas Zulkifli. Di sisi pelayanan kesehatan, Pemprov Riau juga terus memperkuat sistem kewaspadaan dini di puskesmas dan rumah sakit agar masyarakat yang mengalami gejala DBD dapat segera terdeteksi dan memperoleh penanganan. Masyarakat diimbau segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami demam tinggi secara mendadak, sakit kepala, nyeri otot maupun muncul bintik merah pada kulit. “Jangan tunda sampai muncul gejala syok, seperti muntah terus-menerus, tangan dingin, atau gelisah. Penanganan terlambat bisa berakibat fatal,” tegas Zulkifli. Pemprov Riau mengajak pemerintah kabupaten dan kota, tenaga kesehatan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan. Kebersihan lingkungan dan pemeriksaan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk secara rutin diharapkan dapat membantu menekan penyebaran DBD di Riau.(rl)

Cegah Penyebaran DBD, Dinkes Riau Perkuat Kolaborasi dan Gerakan 3M Plus 60BERITA.ID| PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh kabupaten dan kota. Langkah kewaspadaan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penguatan surveilans hingga mendorong pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 4.614 kasus DBD di 12 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 penderita meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan kasus sekaligus memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota. “Kabupaten dan kota sudah kami minta agar meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap perkembangan kasus DBD,” ujar Zulkifli, Senin (28/9/2026). Dari sebaran daerah, kasus tertinggi tercatat di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 992 kasus dengan enam kematian. Selanjutnya Bengkalis sebanyak 701 kasus dengan dua kematian, Kota Dumai 610 kasus dengan dua kematian, serta Kota Pekanbaru sebanyak 566 kasus dengan satu kematian. Kemudian, Kuantan Singingi mencatat 399 kasus tanpa kematian, Kampar 297 kasus dengan empat kematian, Indragiri Hilir 250 kasus dengan dua kematian, serta Rokan Hulu sebanyak 228 kasus dengan dua kematian. Sementara itu, Indragiri Hulu mencatat 167 kasus dengan satu kematian, Siak 162 kasus dengan dua kematian, Pelalawan sebanyak 131 kasus tanpa kematian, serta Kepulauan Meranti 111 kasus dengan satu kematian. Secara keseluruhan, angka kejadian atau Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Riau tercatat 63,2 kasus per 100 ribu penduduk. Sementara Case Fatality Rate (CFR) berada pada angka 0,5 persen. Data bulanan menunjukkan perkembangan kasus cukup dinamis selama tujuh bulan pertama 2026. Pada Januari terdapat 457 kasus, Februari 402 kasus, dan Maret 370 kasus. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 554 kasus pada April dan 827 kasus pada Mei. Pada Juni tercatat 1.011 kasus, kemudian sedikit menurun menjadi 993 kasus pada Juli. Untuk angka kematian, tercatat dua orang pada Januari, tiga orang pada Februari, empat orang pada Maret, tiga orang pada April, tiga orang pada Mei, tiga orang pada Juni, serta lima orang pada Juli. Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong langkah pencegahan berbasis lingkungan. Salah satu upaya yang dinilai paling efektif adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus. Zulkifli menjelaskan, fogging atau pengasapan bukan satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan DBD. Fogging terutama berfungsi membunuh nyamuk dewasa, sedangkan telur, jentik dan kepompong masih dapat bertahan pada tempat-tempat penampungan air. Karena itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan lingkungan rumah tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. “Kami berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging ketika kasus DBD meningkat. Keberhasilan menekan penyebaran penyakit ini sangat bergantung pada kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan dan rutin memberantas jentik nyamuk di sekitar rumah, karena sebagian besar tempat berkembang biaknya nyamuk justru berada di lingkungan permukiman,” katanya. Gerakan 3M Plus dilakukan dengan menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat wadah penampungan air, serta memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat terjadi perubahan cuaca. Kondisi hujan yang diselingi panas dapat memunculkan genangan air baru yang menjadi tempat potensial perkembangbiakan nyamuk. “Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih. Selama musim hujan, banyak wadah seperti ban bekas, kaleng, dan tempat penampungan air yang tidak dikuras menjadi sarang nyamuk,” jelas Zulkifli. Di sisi pelayanan kesehatan, Pemprov Riau juga terus memperkuat sistem kewaspadaan dini di puskesmas dan rumah sakit agar masyarakat yang mengalami gejala DBD dapat segera terdeteksi dan memperoleh penanganan. Masyarakat diimbau segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami demam tinggi secara mendadak, sakit kepala, nyeri otot maupun muncul bintik merah pada kulit. “Jangan tunda sampai muncul gejala syok, seperti muntah terus-menerus, tangan dingin, atau gelisah. Penanganan terlambat bisa berakibat fatal,” tegas Zulkifli. Pemprov Riau mengajak pemerintah kabupaten dan kota, tenaga kesehatan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan. Kebersihan lingkungan dan pemeriksaan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk secara rutin diharapkan dapat membantu menekan penyebaran DBD di Riau.(rl)

Pekanbaru
Admin 60Berita.id

60BERITA.ID| PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.